.
Tata kelola negara baik yang ada dipusat maupun di daerah perlu adanya satu garis yang jelas, otonomi daerah salah satu keinginan mempercepat terjadinya pemerataan pemerintahan yang baik.
Malang Bagaimana..????
Partisipasi masyarakat sangat dianjurkan untuk menopang kotrol kebijakan pemerintah daerah, anggaran yang berbasis supremasi hukum harus memenuhi beberapapa asek, terutama aspek kepastian hukum, kebijakan pro keadilan rakyat serta kemanfaatan hukum bisa dirasakan.
Pemerintah daerah juga diharakan melakukan transparansi anggaran
Berita Lainnya
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang “sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Konsekuensi dari
Hampir seluruh wilayah Kota Malang dilanda banjir beberapa waktu yang lalu. Memasuki musim penghujan seperti saat ini banjir merupakan fenomena rutin bahkan menjadi kejadian luar biasa yang acapkali meresahkan warga Kota Malang. Realitas tersebut semakin meneguhkan bahwasannya Kota Malang yang notabene daerah dengan topograpi wilayah yang relatif dapat diartikulasikan sebagai dataran tinggi masih dilanda banjir. Nah, siapakah yang semestinya bertanggungjawab terhadap fenomena ini? Patut kita cermati kondisi wilayah wilayah yang menjadi langganan banjir semisal jalan MT. Hariyono, Galunggung, Veteran, ITN dan beberapa titik rawan banjir lainnya telah menjadi perhatian khusus berbagai kalangan di Kota Malang. Intensitas dan volume banjir yang







